Pengertian UMR UMP dan UMK!

Pengertian UMR – Sahabat Pedia, sudah semangat bekerja untuk hari ini? Yak. Jika sebelumnya Pak Tua sudah menyuguhkan daftar UMR/UMP 2016, maka kali ini Pak Tua akan menjawab sahabat pedia yang masih bertanya apa itu UMR atau UMP? Atau bagaimana ketetapan yang berlaku pada penggunaan UMR atau UMP ini? Langsung saja akan kita bahas satu persatu.

UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang “Upah Minimum”, UMR merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku dalam satu provinsi. Penggunaan singkatan UMR sendiri umumnya mengacu pada “UMR Tingkat 1”.

Beberapa istilah yang perlu sahabat ketahui tentang UMR adalah sebagai berikut,

Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk.I)

UMR Tk.I merupakan upah minimum yang berlaku di satu propinsi. Saat ini, UMR Tk.I telah diubah istilahnya menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sahabat pedia bisa cek UMP untuk tahun 2016 pada artikel tentang UMP 2016 Seluruh Provinsi di Indonesia ini.

Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk.II)

UMR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu. Saat ini, UMR Tk.II telah diubah istilahnya menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP).

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)

Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP merupakan Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK merupakan Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Pekerja/Buruh adalah Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dengan para pengusaha dengan menerima upah.

Bagaimana Penetapan UMR?

Sahabat Pedia, penetapan upah minimum dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan, yakni pada sejumlah kota dalam provinsi yang dinilai representatif. Tim ini akan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) -dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Sahabat pedia, sangat penting menjadi melek terhadap aturan-aturan pemerintahan untuk memahami apa kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Dalam hal ini, perusahaan perlu memahami aturan yang berlaku tentang batas minimum pemberian upah kepada karyawan mereka sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Karyawan dapat menjadikan pengetahuan tentang UMR/UMP/UMK ini sebagai dasar untuk menentukan kelayakan penghasilan yang mereka terima, namun lebih dari itu adalah sangat penting bagi karyawan untuk dapat bekerja dengan etos kerja yang tinggi, yang sepadan dengan upah minimum tersebut. Lalu, semoga aturan pemerintah ini bersesuaian dengan apa

Demikian, semoga suguhan keluarga pedia dari Pak Tua ini dapat berguna untuk sahabat pembaca dalam kehidupan, khususnya dalam bidang karir. Tetaplah bersemangat dan tingkatkan terus etos kerja kita!

Artikel Berkaitan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *

Loading Facebook Comments ...