Bunyi Pasal 33 UUD 1945 (1-5) dan Pembahasannya

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut:

  1. Ayat 1

    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

  2. Ayat 2

    Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

  3. Ayat 3

    Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  4. Ayat 4

    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

  5. Ayat 5

    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Demikian lah pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran Seseorang saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Dalam Pasal 33 ini menjelaskan bahwa perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan (Indrawati,1995).

Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indrawati, ibid).

Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (accountable), dan tranparan (good governance).

Artikel Berkaitan

3 thoughts on “Bunyi Pasal 33 UUD 1945 (1-5) dan Pembahasannya

  1. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin membahas kenapa kita Riau tidak perlu menjadi Hina dengan memohon2 agar dapat 40% atau lebih bagian migas dari 15% yang ditentukan pusat walaupun tanpa Dasar yang jelas atau hutan, atau batubara, dlsb. Sedikit saya ungkap kesejarahan dilahirkannya Republik Indonesia oleh Negara Siak Sri Indrapura: Saya Tengku Meiko Sofyan beserta para Leluhur saya yang berasal dari Dusun Pusako, Siak (dekat selat Malaka) selaku “mitra” Raja Kecik dalam mendirikan Kerajaan Siak Sri Indrapura tahu persis bahwa pada saat Jepang masuk mengalahkan Belanda tahun 1942 maka lepaslah ikatan Hindia Belanda di Nusantara. Maka pada saat itu Sultan kami dihadapkan pada tiga pilihan: 1. Berpemerintahan sendiri kembali seperti awal, 2. Kembali melakukan kerjasama dagang 50%:50% dg Belanda (Bab Al Qawa’id 1895 sbg bukti otentik agreementnya), 3. Membantu membidani kelahiran Negara Republik Indonesia. Sultan Syarif Kasim II kami memilih yang ketiga dengan pertimbangan mencari keuntungan akhirat lebih diutamakan dari pada keuntungan dunia. Lagi pula saat itu (1942) kekayaan Negara Siak Sri Indrapura sudah lebih kaya dari Belanda, dll. Tolok ukurnya adalah nilai mata uang 1 Rupiah Siak equivalent dengan 3,5 Nederland Gulden dan equivalent dengan 2,5 US $. Apa betul begitu? Itu nyata karena kita lebih banyak ekspor dari pada impor. Sebagai catatan Negara Siak Sri Indrapura memiliki 12 jajah takluk (deli, asahan, serdang, Maimun, Pelalawan, dll). Ketika NRI diproklamirkan maka SSKII “MENGGABUNGKAN” pemerintahan Kerajaan Siak dengan NRI. Perlu dicermati, SSKII menggabungkan pemerintahan bukan menyerahkan pemerintahan. Kalau menyerahkan itu tanpa syarat. Kalau menggabungkan itu dengan syarat. Apa syaratnya? yang digabungkan hanya pemerintahan (hak cukai pajak, kas Kesultanan) bukan harta SDA nya. Karena SSK II tahu persis Kerajaan Siak tidak berhak memindah-tangankan SDA milik kami Indigenous People Riau. Kenapa begitu? Karena aturan Hak Atas Tanah di Bumi Lancang Kuning berbunyi: Kerajaan Siak tidak memiliki tanah di Riau. Tanah Kerajaan Siak adalah yang seluas Istana Siak itu saja. Pertanyaannya tanah di Riau milik siapa? Tanah di Riau milik Masyarakat Indigenous People Riau yang dikuasakan kepada Kerajaan Siak untuk mengatur demi sebesar-besar kemakmuran Rakyat Siak. Kok bisa begitu? Karena Beliau beserta leluhur Beliau datang dari Johor, bukan Indigenous people Riau. Berbeda dengan Kesultanan Yogya. Raja Yogya adalah Indigenous People Jawa/Yogya/Mataram, maka seluruh tanah di Yogya adalah milik Kesultanan Yogya. Adalah Sultan Yogya yang berhak memberikan tanah kepada siapa Beliau berkenan. Maka dalam membantu NRI realisasinya SSKII pribadi menyumbang 13,000,000 Gulden, emas permata, dll. Itu semua harta pribadi Beliau. Beliau tidak berani menyumbangkan hutan, batu bara, lahan, dll yang bukan milik Kesultanan Siak. Ketika SSK II menggabungkan kami dengan Negara Republik Indonesia maka sejatinya NRI bukan pemilik SDA di Riau ini yang dibuktikan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya DIKUASAI oleh negara dst. Dikuasai bukan dimiliki. Maka itu tidak ada hak Jakarta menyatakan Pembagian Minyak di Riau sbb: Pusat 85% dan Daerah 15% karena tidak berdasarkan UUD 1945. Jadi Migas dan seluruh SDA di Bumi Lancang Kuning adalah 100% hak milik kita Indigenous People Riau tapi dipindahtangankan dengan cara2 inkonstitusional oleh OKNUM NEGARA yang tidak bertanggung jawab. Sekian terima kasih.

    Tengku Meiko Sofyan
    Jl. Mesjid Raya no 11, Senapelan, Pekanbaru, Riau.
    Mobile: 0812 1453 0088, e-mail: [email protected]

    View Comment
    1. Kenyataan menyedihkan memang. Hukum seolah tercipta untuk melindungi yang berkuasa, namun tidak pernah ada bagi rakyat biasa.

      Mungkin bukan hanya diam saja, banyak sekali yang sudah coba menyuarakan, tapi sayangnya kita memang tidak punya cukup kuasa untuk merubah ini semua. Maka yang terbaik, bagi para tetua yang sadar, bersegeralah menyiapkan dan mendukung generasi muda-nya untuk mampu mengemban tugas besar memperbaiki negeri ini. Sementara bagi para pemuda, sudah sepatutnya tak mengurangi setitik-pun semangat belajar demi sebuah kekuatan untuk merengkuh janji kehidupan yang lebih baik bagi negeri ini.

      Salam hangat sahabat pembaca, dari Pak Tua.

      View Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *

Loading Facebook Comments ...